Jangan Rusak Kaidah Koperasi Demi Politik dan Program Semu
Medan,18 Juni 2025
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gaja, S.Kom, akhirnya angkat bicara terkait maraknya penyimpangan prinsip koperasi yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu sorotan terarah pada model koperasi tertentu yang diduga mengorbankan asas-asas koperasi demi kepentingan politik dan program yang belum pasti keberlangsungannya.
“Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat, bukan alat politik praktis. Ketika koperasi dijadikan kendaraan kepentingan jangka pendek tanpa kepastian, maka rakyatlah yang dikorbankan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap semangat ekonomi kerakyatan,” tegas Rules Gaja dalam pernyataan resminya hari ini.
Kritik terhadap Politisasi Koperasi:
-
Pendirian koperasi yang tak berbasis musyawarah anggota, melainkan inisiatif kelompok tertentu demi memuluskan agenda politik personal atau organisasi.
-
Penghilangan hak anggota seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya menjadi bagian sah milik bersama.
-
Penjanjian program jangka panjang yang tidak memiliki dasar hukum, roadmap, atau kepastian anggaran, namun dipaksakan menjadi alasan anggota bergabung
Rules Gaja menekankan bahwa eksperimen politik di atas fondasi koperasi adalah bentuk manipulasi struktural yang akan merusak kepercayaan publik terhadap koperasi. Ia menambahkan:
“Kalau programnya belum pasti, kenapa struktur koperasinya sudah diubah? Kalau keuntungannya belum ada, kenapa SHU-nya ditiadakan? Jangan jadikan koperasi sekadar logo dan jargon untuk membungkus ambisi lain.”
DPP GNI Mendorong:
-
Evaluasi nasional terhadap koperasi-koperasi politis yang menyimpang dari UU No. 25 Tahun 1992.
-
Peningkatan literasi hukum dan koperasi di kalangan masyarakat agar tidak mudah terjebak pada koperasi abal-abal berbaju program politik.
-
Pemberdayaan koperasi sejati sebagai motor ekonomi rakyat, yang mandiri, berdaulat, dan tidak tunduk pada kekuatan politik manapun.
Generasi Negarawan Indonesia menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus tetap netral, inklusif, dan berkelanjutan. Jangan korbankan prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif demi ambisi politik sesaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar